Butuh dimengerti terlebih dulu kalau bila memandang ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham 3/ 2016, hingga pemohon merupakan Notaris yang diberikan kuasa buat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan lewat AHU Online.

Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan oleh pemohon atau melalui Jasa Pembuatan Perkumpulan kepada Menteri lewat AHU Online.

Pemohon harus membayar bayaran permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan lewat bank anggapan sebesar Rp 250 ribu per permohonan bersumber pada Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2014 tentang Tipe serta Tarif Atas Tipe Penerimaan Negeri Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia(“ PP 45/ 2014”) sebagaimana sudah diganti terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2016 tentang

Pergantian Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2014 tentang Tipe serta Tarif Atas Tipe Penerimaan Negeri Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia(“ PP 45/ 2016”).

Permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan dicoba dengan metode mengisi format pendirian buat mendapatkan Keputusan Menteri menimpa pengesahan badan hukum Perkumpulan.

Tidak hanya mengisi format pendirian, wajib pula dilengkapi dengan dokumen pendukung yang di informasikan secara elektronik serta ditaruh Notaris, yang meliputi:

  1. kopian akta pendirian Perkumpulan ataupun kopian akta pergantian pendirian Perkumpulan yang dikenal oleh Notaris cocok dengan aslinya;
  2. surat statment tempat peran diiringi alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan serta dikenal oleh lurah/ kepala desa setempat ataupun dengan nama yang lain;
  3. sumber pendanaan Perkumpulan;
  4. program kerja Perkumpulan;
  5. surat statment tidak lagi dalam sengketa kepengurusan ataupun dalam masalah di majelis hukum;
  6. notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
  7. surat statment kesanggupan dari pendiri buat mendapatkan kartu no pokok harus pajak.

Tidak hanya mengantarkan dokumen di atas, pemohon pula wajib mengunggah akta pendirian Perkumpulan.

Dalam perihal format pendirian perkumpulan serta dokumen pendukung sudah cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan, Menteri langsung melaporkan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik.

Menteri menerbitkan Keputusan Menteri menimpa pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik serta di informasikan kepada pemohon dalam jangka waktu sangat lama 14( 4 belas) hari terhitung semenjak bertepatan pada statment tidak berkeberatan dari Menteri.

Notaris bisa langsung melaksanakan pencetakan sendiri Keputusan Menteri menimpa pengesahan badan hukum perkumpulan, memakai kertas bercorak putih dimensi F4/ Folio dengan berat 80( 8 puluh) gr.

Keputusan Menteri tersebut harus ditandatangani serta dibubuhi cap jabatan oleh Notaris dan muat frasa yang melaporkan” Keputusan Menteri ini dicetak dari AHU Online”.

Selaku data bonus, apabila permohonan pengesahan badan hukum tidak bisa diajukan secara elektronik sebab diakibatkan oleh:

Notaris yang tempat perannya belum ada jaringan internet; atau

AHU Online tidak berperan sebagaimana mestinya bersumber pada pengumuman formal oleh Menteri, pemohon bisa mengajukan permohonan secara manual.

Permohonan tersebut di informasikan secara tertulis dengan melampirkan:

  • dokumen pendukung; serta/ atau
  • surat penjelasan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang melaporkan kalau tempat peran Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh sarana internet.

Jadi, buat suatu perkumpulan jadi berbadan hukum, wajib memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dulu.

Menimpa jangka waktunya, pastinya berbeda- beda, bergantung kepada berapa lama Menteri membagikan persetujuan konsumsi nama perkumpulan, bergantung pula kepada seberapa lama Anda mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan sehabis memperoleh persetujuan konsumsi nama perkumpulan( dalam periode 60 hari cocok Pasal 7 Permenkumham 13/ 2016), tidak hanya itu tergantung pula kepada seberapa lama Menteri melaporkan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan.

Dasar Hukum:

Staatsblad 1870 No 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum;

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2014 tentang Tipe serta Tarif Atas Tipe Penerimaan Negeri Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia sebagaimana sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2015 tentang Pergantian Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2014 tentang Tipe serta Tarif Atas Tipe Penerimaan Negeri Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia sebagaimana sudah diganti kedua kali dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2016 tentang Pergantian Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2014 tentang Tipe serta Tarif Atas Tipe Penerimaan Negeri Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2016 tentang Tata Metode Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum serta Persetujuan Pergantian Anggaran Bawah Perkumpulan.

 

Related Post

2 thoughts on “Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *